Terjajah Impor Beras

Kebijakan Impor yang tak Masuk Logika

Beras merupakan salah satu komoditas pokok yang selalu menjadi kontroversi. Bagaimana tidak, negara agraris dengan lahan pertanian yang luas seperti Indonesia tak pernah absen mengimpor beras setiap tahun. Pada tahun 2018 lalu BPS mencatat adanya impor beras sebanyak 2,25 juta ton masuk ke Indonesia dari berbagai negara. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan impor pada tahun sebelumnya sebesar 305 ribu ton. Tiga negara penyumbang impor beras terbesar yaitu dari Thailand (795 ribu ton), Vietnam (767 ribu ton), dan India (337 ribu ton). Padahal, di tahun yang sama tengah terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton. Belum lagi stok beras yang berhasil dihimpun oleh Bulog kala itu sebesar 2,1 juta ton.

Setahun berlalu, dampak kebijakan impor saat itu perlahan mulai terasa. Belum lama ini Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat untuk mengelola ketersediaan beras dalam negeri harus menjual murah sebanyak 20.000 ton beras akibat sudah tak layak makan. Negara lagi-lagi harus merugi. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa ada tata kelola perberasan dan koordinasi yang kurang efektif antarlembaga pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Di tingkat petani, kebijakan impor yang ngasal ini berdampak pada keuntungan yang kurang maksimal. Impor pangan seharusnya dapat dihindari jika sebagian besar rakyatnya merupakan petani. Indonesia adalah salah satunya, dimana sebanyak 28,79% dari total penduduk bekerja atau sebanyak 35,7 juta masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Pertanian Tradisional di Indonesia

Indonesia memang menjadi salah satu pasar yang cukup menjanjikan bagi importir. Pasalnya, harga jual beras di pasar nasional lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan sekitar ASEAN. Menurut laporan Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO) pada November 2017, harga beras medium termurah berasal dari Myanmar (US$ 0,33/kg), Thailand (US$ 0,34/kg), dan Vietnam (US$ 0,35/kg). Sedangkan di Indonesia, beras medium rata-rata dihargai US$ 0,79/kg. Dua kali lipat lebih. Salah satu penyebabnya adalah sistem pertanian yang masih menggunakan cara tradisional dan minim teknologi. Sebanyak 48,8% biaya produksi padi per satu hektar dihabiskan petani untuk membiayai tenaga kerja (BPS, 2017).

Meski demikian, tingginya harga jual beras tak terlalu berdampak pada kesejahteraan petani. Ditengah keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan single digit, fenomena kemiskinan pedesaan tetap saja susah diberantas. Pada Maret 2019, proporsi penduduk miskin di desa hampir dua kali lipat jumlahnya dibandingkan penduduk miskin di kota, yaitu masing-masing sebesar 12,85% dan 6,69%.

Sektor Pertanian di Negara Maju

Di negara-negara maju, sektor pertanian mendapat perhatian penting. Di Amerika Serikat misalnya, negara adidaya yang kini terlibat perang dagang dengan China ini menghabiskan sekitar 20 miliar dollar pertahun untuk mensubsidi bisnis pertanian. Subsidi tersebut diberikan kepada 39% dari total petani atau sebesar 2,1 juta jiwa dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu asuransi dengan 100 jenis tanaman yang boleh dimasukkan dalam kategori ini. Tentu saja, hal ini akan lebih menjamin kesejahteraan petani karena terhindar dari resiko kejatuhan harga dan kekurangan panen. Selain itu, petani juga dibantu memasarkan produk pertanian melalui ekspor yang menghabiskan sekitar 1,2 miliar dollar pertahun.

Contoh negara lain yang patut kita tiru adalah India. Dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, secara konsisten negara ini mampu membebaskan diri dari impor pangan. Transformasi ekonomi besar-besaran pada puncaknya menghasilkan The National Food Security Act No.20 Tahun 2013, sebuah undang-undang di India yang berisi komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan bagi warganya. Saat ini, bukan hanya terbebas dari impor, India bahkan berhasil menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia yang menyumbang 30,1% dari total ekspor dunia senilai US$ 7.4 miliar.

Menuju Kedaulatan Pangan Indonesia

Kedaulatan pangan adalah syarat mutlak untuk menjadi negara maju. Beras hanyalah satu dari sekian banyak komoditas makanan pokok yang masih dibukakan kran impor di Indonesia. Guna membangun sektor pertanian yang lebih maju di masa depan, setidaknya ada dua kebijakan penting yang patut dicontoh dari keberhasilan Amerika Serikat dan India, yaitu subsidi pertanian dan menghentikan impor pangan yang tidak perlu. Pemerintah harus tegas dalam menentukan sikap. Impor yang terkesan dipaksakan tak hanya mematikan sektor pertanian di masa depan, namun juga mempersulit Indonesia menuju kedaulatan pangan. Yang tidak kalah penting dalam membangun sektor pertanian di negeri ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang didominasi oleh buruh tani ber-skill rendah. Pemberdayaan buruh tani diperlukan agar tenaga kerja utama di Indonesia ini tak punah diterjang zaman.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Daya Saing Indonesia ala Sri Mulyani

Sri Mulyani, sosok wanita tangguh yang muncul di tengah krisis kepercayaan pada pemimpin negeri yang melanda masyarakat ini makin mempesona. Bersama dengan 3 pengusaha sukses, yaitu Chairul Tanjung, Rosan P. Roeslani yang juga Ketua Umum KADIN dan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum BPP HIPMI, beliau menyampaikan ulasan tentang daya saing dan apa saja yang diperlukan Indonesia untuk mencapainya.
Batik khas tanah Jawa dengan padu padan make up minimalis merupakan gaya favorit bagi wanita yang memang sudah punya kharismatik, Sri Mulyani. Hari itu, pada acara Simposium Nasional bertema “Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa”, beliau memaparkan tentang daya saing Indonesia di tengah perekonomian global.

Menurut beliau, hal utama yang dapat mendongkrak daya saing suatu bangsa adalah pendidikan dan kesehatan. Dari segi pendidikan, rata-rata penduduk Indonesia hanya menerima pendidikan selama 7,95 tahun atau sampai kelas 2 SMP. Angka yang masih dibawah rata-rata dengan wajib belajar 12 tahun yang pada tahun 2015 lalu dicanangkan oleh Puan Maharani. Sedangkan untuk kesehatan, faktanya lebih mencengangkan. Hampir 30% anak di Indonesia mengalami kurang gizi. Yang artinya, 30% anak ini akan sulit berkompetisi meski diberikan pelajaran tambahan berkali-kali. Karena untuk menjadi manusia unggul, gizi yang cukup adalah faktor penting yang harus diterima anak, terutama sejak 1000 hari pertama kelahiran.

Beliau melanjutkan, “Sektor yang mempengaruhi daya saing selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur itu bukan kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Luasnya saja lebih besar daripada luas Eropa. Mereka sudah berinvestasi di bidang infrastruktur sejak 100 tahun yang lalu. Kita baru sekarang.”

“Ketiga, institusi. Tak ada negara yang bisa kompetitif kalau institusinya bobrok, baik itu institusi publik atau swasta. Institusi bagi Pemerintah adalah ukuran betapa kita dapat melayani rakyat atau tidak.” Maka, menurut wanita yang sempat menjabat sebagai Direktur Bank Dunia ini, reformasi birokrasi sangat penting untuk dilakukan. “Sedangkan syarat mutlak menjadi institusi yang sehat adalah transparansi,” tambahnya.

Beliau melanjutkan paparannya lebih dalam. Saya rasa banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Tentang makna sebuah negara, tentang pengabdian dan dedikasi kepada bangsa, dan tentang menjadi pribadi yang kritis, namun tetap aspiratif.

“Belajarlah dari sejarah dengan tekun. Karena dari sana kita diberikan pembelajaran yang luar biasa. Tapi juga jangan kehilangan visi kedepannya. Sejarah menceritakan banyak hal. Mengenai karakter, mengenai value (nilai), mengenai choice (pilihan). Dan dari situlah kemudian kita bisa memproyeksikan ke depan.”

“Kalau dulu ketika Republik ini lahir penduduknya 70 juta dan sekarang 250 juta, maka 100 tahun Indonesia merdeka nanti penduduknya menjadi 310 juta. “That is the country that you’re going to be”. Negara yang akan anda pimpin. 310 juta orang. It’s so different dibandingkan saat Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan. 310 juta orang dengan aspirasi yang berbeda, 310 juta orang didalam kontes geopolitik yang berubah.”

“Dunia berubah. Everything is change. Jika anda ingin memimpin Republik ini, anda harus punya visi kedepan. Apa yang dimiliki Republik ini. Sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, institusi dan policy yang baik. Itu adalah syarat yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang kompetitif. Punya percaya diri dan mampu bersaing secara sehat, namun tetap mempertahankan perdamaian dunia. Ini tidak mudah.”

“Salah satu instrumen penting dalam sebuah negara adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ini yang disebut instrumen fiskal. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi sulit dilihat. Saya rasa buka sulit dilihat, tapi sulit dipahami bagi yang tidak mau memahami.”

“Berapa belanja Republik Indonesia pada tahun ini? 2100 Triliun.”

“Dipakai untuk apa saja? Nah, ketika saya ngomong kaya gini udah pada nggak tertarik tuh. Too complicated, makanya saya nggak mau tau. Alasannya begitu. Padahal itu sangat gampang. Belanja untuk pendidikan ±400 Triliun, belanja untuk TNI dan Polri ±200 Triliun dengan pembagian untuk Pak Tito (Polri) sebesar 80 Triliun dan Pak Gatot (TNI) sebesar 110 Triliun, dan lain-lain.”

“Kemarin saya ke Bogor. Daerah dengan 5,6 juta populasi. Kepada Bupatinya saya tanya, berapa jumlah PAD nya? Berapa yang didapatkan dari APBN? 1,2 Triliun. Berapa dana desa yang didapat? Dengan total 403 desa, setiap desa mendapatkan antara 800 juta sampai 2 Miliar.”

That’s instrument. Itu semua adalah instrumen riil yang kita semua harus peduli dan peduli kepada seluruh sosoknya. APBN itu adalah satu instrumen dimana kita mengambil dari masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa negara berhak mengambil dana dari masyarakat dalam bentuk pajak yang diatur dalam Undang-Undang. Jadi kalau ada orang yang punya konsep kita merdeka kok bayar pajak, itu udah salah besar. Pasti tidak baca Undang-Undang Dasar.”

“Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan seluruh pendiri bangsa kala itu menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar ’45 bahwa mereka telah –mengantarkan Republik Indonesia di gerbang kemerdekaan untuk menuju cita-cita Indonesia menuju negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur-. Mereka sebatas mengantarkan, sedangkan yang memegang tongkat estafet selanjutnya adalah kita. Untuk itu, dibutuhkan sebuah resource berupa penerimaan dalam bentuk pajak dan bukan pajak.”

“Serupiah demi serupiah kita kumpulkan dari pengusaha seperti Pak Chairul Tanjung sampai yang masyarakat biasa. This is what you called fair share, suatu pembagian yang adil. Karena kalau kita bicara tentang keadilan bagi masyarakat Indonesia artinya kita punya kegotong royongan secara kekeluargaan. Mereka yang mampu membayar lebih dari yang tidak mampu. Mereka yang sangat tidak mampu, tidak bayar pajak dan bahkan diberikan subsidi.”

“Seperti itulah yang disebut dengan azas kekeluargaan yang diamanatkan oleh para pendiri Republik ini. Jika kita menerima penerimaan dari pajak dan bukan pajak ±1700 Triliun atau saya bulatkan 1800 Triliun, kita utang 300 Triliun. Yang diributkan itu utang 300 Triliun, bukan malah tanya 2100 Triliun itu untuk belanja apa, jadinya apa, apakah itu produktif?”

“Utang pasti kita harus accountable. Dan sebagai Menteri Keuangan, saya tidak mungkin sembrono. Kalau investment grade-nya tidak bagus, tidak mungkin bisa mendapatkan pinjaman. Mengelola APBN perlu secara hati-hati. Penerimaan dikumpulkan dengan menggunakan prinsip keadilan yang harus kita jaga agar dia bisa menyelesaikan masalah-masalah pembangunan, seperti kesehatan, infrastruktur serta reformasi birokrasi.”

“Saya ingin menyampaikan bahwa Republik saat ini memiliki capaian yang baik. Di level makro, kita bagus. Di level mikro, Pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, subsidi LPG 3kg, subsidi benih, subsidi solar, sampai dana cash yang diberikan kepada keluarga tidak mampu yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk kelas menengah, kita harus membagi beban ini bersama. Mereka mungkin tidak mendapatkan subsidi langsung karena subsidi langsung hanya kepada keluarga miskin. Jadi kita menggunakan APBN tadi dengan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan benefit, siapa mendapatkan apa. Dengan demikian kita akan mengelola APBN agar Indonesia menjadi negara yang kompetitif.”

Beliau juga menyampaikan pujian kepada Ketua BEM UI, yang biasanya demo, tentang pemikirannya mengenai subsidi BBM yang ia tuangkan dalam sebuah proposal.

“Ketika saya perjalanan pulang dari UI, saya baca proposalnya di mobil. Saya ingin tahu, seperti apa sih pemikirannya mahasiswa sekarang.”

Ammazingly, it was good.”

Bla… blaa… blaa…

Secara garis besar, tulisan tersebut mengkritisi subsidi BBM disertai dengan analisa yang menurut beliau sangat rasional. Bukan sekedar kritik yang tidak mendasar.

It is your money. 2100 Triliun itu uang anda. Itu bukan uang Sri Mulyani. It is really up to you to spend it for what. Anda mau pakai untuk apa? Itu terserah kita. Jadi kompetisinya adalah mengapa 1 Triliun digunakan untuk ini atau untuk itu? That is the right discussion. That is the divided you have to right.”

“Jika anda menanyakan, Bu apakah porsinya harus sekian? Apakah dalam 400 Triliun anggaran pendidikan cara membelanjakannya harus seperti itu? That is the right question.”

“APBN is your instrument. Pahami, Peduli, Kritisi, Miliki, Awasi.”

Investasi Asing dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia

Makalah ini disusun sebagai bahan materi dari BPP HIPMI dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Investasi guna Menjaga Kesinambungan Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional” pada tanggal 10 Mei 2016.

Continue reading Investasi Asing dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia

Insentif dan Regulasi Bagi Keberlangsungan Industri Kreatif di Tanah Air

Tulisan ini merupakan intisari dari Forum Dialog HIPMI ke-37 tentang Insentif Ekonomi untuk Industri Kreatif (Selasa, 15 Maret 2016) dengan Narasumber: Roy Sianipar (Sesditjen IKM Kementerian Perindustrian), Ibnu Riyanto (Owner Trusmi Group), Fajar Hutomo (Deputi Bidang Permodalan Badan Ekonomi Kreatif), Ajib Hamdani (HIPMI Tax Center), Indiana Soerianatanegara (Departemen Lembaga Keuangan Non-Bank dan Ekonomi Syariah BPP HIPMI)
Continue reading Insentif dan Regulasi Bagi Keberlangsungan Industri Kreatif di Tanah Air

Ladang Emas di Tanah Papua: Kegaduhan Freeport untuk Siapa?

Tulisan ini merupakan hasil notulensi Forum Dialog HIPMI ke-34 dengan bertajuk “Kegaduhan Freeport untuk Siapa?” (Selasa, 29 Desember 2015) dengan pembicara: Bahlil Lahadalia (Ketua Umum HIPMI), Bambang Gatot (Dirjen Minerba), Rifky Karsayuda (Pakar Hukum Tata Negara), Ariyo DP Irhamna (Peneliti INDEF) dan Zilvia Iskandar (Moderator).
Continue reading Ladang Emas di Tanah Papua: Kegaduhan Freeport untuk Siapa?